|| 1 November: Hari Inovasi | 5 November: Hari Cinta Puspa dan Satwa Nasional | 10 November: Hari Pahlawan & Hari Ganefo | 11 November: Hari Bangunan Indonesia | 12 November: Hari Ayah Nasional & Hari Kesehatan Nasional | 14 November: Hari Brigade Mobil (BRIMOB) & Hari Diabetes Sedunia | 21 November: Hari Pohon | 22 November: Hari Perhubungan Darat | 25 November: Hari Guru | 28 November: Hari Menanam Pohon Indonesia | 29 November: Hari Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) ||||||     

RADIO KARIMATA, PAMEKASAN - Kementerian Agama RI, Drs. H. Lukman Hakim Saifuddin, berencana akan melakukan sertifikasi untuk penceramah Khotbah Jum’at (khotib).

Wacana itu dikeluarkan setelah Menag mendapat banyak keluhan dari masyarakat yang merasa banyak ejekan pada satu kelompok.

"Banyak sekali yang menyampaikan bahwa terkadang beberapa masjid, khatib (penceramah) lupa menyampaikan nasihat yang semestinya, kemudian isi khotbah malah mengejek bahkan menjelek-jelekkan suatu kelompok yang bertolak belakang dengan nasihat," kata Lukman .

Menurutnya, munculnya sertifikasi untuk khotib (penceramah) untuk mengingat kembali pentingnya khotbah Jum’at yang semestinya dilakukan untuk menjelaskan ajaran Islam yang rahmatan lil ‘alamin.

Menanggapi hal itu, Harun Suyitno, Sekertaris Komisi III DPRD Pamekasan kepada Radio Karimata, menjelaskan, pihaknya tidak setuju dengan adanya sertifikasi khotib yang diwacanakan oleh pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Negeri Agama RI. Menurut anggota Partai Keadilan Sejhatera (PKS) Pamekasan ini, wacana dari Kemenag RI itu sangatlah tidak relevan dengan kenyataannya.

“Kami dari PKS menolak keras adanya ide tersebut. Yang memilih khotib itu bukan pemerintah, tapi masyarakat. Jadi ini tidak ada sangkut pautnya dengan pemerintah pusat,”  paparnya via telepon.

Sama halnya dengan Ismail, S.Hi, Ketua Komisi I DPRD Pamekasan, yang juga menolak dengan wacana tersebut. Sebab, kyai dan ulama diangkat oleh masyarakat bukan dari pemerintah.

Selanjutnya,  Agus Budi, pendengar Radio Karimata juga dengan tegas menolak wacana tersebut.

“Ini urusan ibadah, kenapa harus berhubungan dengan pemerintah? Jangan-jangan pemerintah kita yang tidak percaya kepada masyarakat yang ingin membagi ilmu agama melalui cara khotbah,” katanya.

Sedangkan, Karim, warga Jl. Bonorogo Pamekasan, kepada Radio Karimata, mengatakan setuju dengan wacana yang disampaikan oleh Menag. “Banyak khotib yang berceramah panjang lebar,mereka tidak tahu kalau yang mendengarkan itu ngantuk, kadang bicara sendiri, nah dengan adanya sertifikasi ini mudah-mudahan juga bisa membatasi waktu khatib berceramah,” ujarnya.

Sementara, hingga berita ini ditulis, banyak pro dan kontra di lingkup masyarakat Madura terkait wacana yang dikeluarkan oleh Menag RI. (Inest/Ziel)

Live Streaming

MITRA USAHA

 

 

   

 

 

 

 

Search

Who's Online

We have 67 guests and no members online

Logo Mitra Kerja

     

    

 

                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alamat

PT. RADIO SWARA KARIMATA

Jl.Raya Panglegur 123 Pamekasan
Tlp. 0324‐333555 / 333999
Fax. 0324‐331432