|| 1 Juli: Hari Bhayangkara & Hari Buah  | 5 Juli: Hari Bank Indonesia | 9 Juli: Hari Satelit Palapa | 12 Juli: Hari Koperasi | 22 Juli: Hari Kejaksaan | 23 Juli: Hari Anak Nasional | 23 Juli: Hari Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) | 29 Juli: Hari Bhakti TNI Angkatan Udara | 31 Juli: Hari Lahir Korps Pelajar Islam Indonesia (PII) Wati ||||||||||||||     

RADIO  KARIMATA, PAMEKASAN - Tingginya anggaran yang tidak terserap di Kabupaten Pamekasan pada APBD tahun 2016 hingga mencapai Rp 363 Milyar di sebabkan karena pengguna anggaran dalam hal ini kepala SKPD tidak punya perencanaan yang matang dalam setiap program dan kegiatan yg tercantum dalam APBD.  Yang kedua karena kurangnya penekanan dari manager pemerintahan dalam hal ini bupati kepada kepala SKPD.

 

“Akibat dari itu maka otomatis masarakat di rugikan karena tidak dapat menikmati manfaat dari program pembangunan karena kegiatannya tidak terlaksana,” kata Suli Faris, Pimpinan DPRD Pamekasan dalam siaran persnya, Rabu (18/1/2017).

 

Padahal menurut Politisi Partai Bulan Bintang (PBB) itu, hampir setiap pembahasan APBD dan pada setiap pandangan umum fraksi di sidang-sidang paripurna selalu menngingatkan kepada semua pengguna anggaran agar mensegerakan pelaksanaan kegiatan pembangunan yg anggarannya sudah di sepakati bersama di APBD, agar masarakat bisa menikmati pembangunan dalam waktu cepat.

 

“Namun nampaknya, semua itu tidak pernah diindahkan oleh pemerintah, sehingga yang jadi korban adalah masyarakat,” jelasnya.

 

Suli menjelaskan, pemerintah pusat telah menekankan agar pemerintah daerah mensegerakan pelaksanaan dari program yang sudah di tetapkan dalam APBD agar kepentingan atau kebutuhan masarakat dapat terlayani dengan baik dan cepat. Bahkan pemerintah pusat mengancam akan memberikan sanksi bagi daerah yg tidak bisa melaksanakan program pembangunan sesuai dengan waktu dan tahapan yang telah di tentukan.

 

“Lebih-lebih apabila di akhir tahun terdapat penumpukan anggaran di kas daerah yang di sebakan karena program tidak dilaksanakan, ancaman pemerintah pusat ialah tidak mecairkan anggaran yang kegiatannya tidak dilaksanakan atau yang tidak selesai hingga akhir tahun dan akan mengurangi penerimaan dana perimbangan untuk tahun berikutnya,” tegasnya.

 

Tapi kenyataanya hingga akhir tahun 2016 dana nganggur di kas daerah masih sangat tinggi yaitu encapai Rp 363 Milyar atau lebih tinggi dari kas nganggur di tahun 2015. Seharusnya, lanjut Suli, hal ini tidak terjadi di tahun 2016. Untuk itu pihaknya akan minta pertanggungjawaban bupati dan jajarannya nanti pada pembahasan raperda pertanggung jawaban atau perhitungan APBD 2016.

 

“Karena hakikatnya anggaran dalam APBD itu adalah dana publik yang harus di pergunakan sesegera mungkin utk menangani kepentingan publik,” pungkasnya. (tanziel)

Live Streaming

MITRA USAHA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Search

Who's Online

We have 79 guests and no members online

Logo Mitra Kerja

  

 

Alamat

PT. RADIO SWARA KARIMATA

Jl.Raya Panglegur 123 Pamekasan
Tlp. 0324‐333555 / 333999
Fax. 0324‐331432