||||||||5 AGUSTUS : Hari Dharma Wanita Nasional | 8 AGUSTUS : Hari Ulang Tahun ASEAN | 10 AGUSTUS : Hari Veteran Nasional & Hari Kebangkitan Teknologi Nasional | 12 AGUSTUS : Hari Wanita TNI Angkatan Udara (Wara) | 13 AGUSTUS : Hari Peringatan Pangkalan Brandan Lautan Api | 14 AGUSTUS : Hari Pramuka | 17 AGUSTUS : Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia (sejak tahun 1945) | 18 AGUSTUS : Hari Konstitusi Republik Indonesia (sejak tahun 1945) | 19 AGUSTUS : Hari Departemen Luar Negeri Indonesia | 21 AGUSTUS : Hari Maritim Nasional ||||||||||     

RADIO KARIMATA, PAMEKASAN - Tito Prasetya, Kepala Kejaksaan Negeri Pamekasan menegaskan kewajiban pemberi kerja agar mendaftarkan seluruh pekerja beserta anggota keluarganya kedalam Program Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).

Hal itu disampaikan Kajari dalam acara Forum Koordinasi Pengawasan dan Pemeriksaan, Kepatuhan bersama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) Cabang Pamekasan, di Ruang Pertemuan Kantor Kejaksaan Negeri Pamekasan,Selasa (26/07) pagi.

Acara itu dihadiri Kepala BPJS Kesehatan Cabang Pamekasan, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, serta Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara, Kejaksaan Negeri Pamekasan.

Dalam pertemuan itu dibahas beberapa agenda, diantaranya strategi peningkatan pengawasan dan kepatuhan Badan Usaha terhadap Program Jaminan Kesehatan Nasional khususnya di wilayah Pamekasan.

Menurut Tito Prasetya, kewajiban mendaftarkan pegawai dan keluarganya itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013.

“Jika terdapat Badan Usaha yang melanggar, tentu ada sanksinya, dan Kejaksaan Negeri melalui Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara siap untuk mendukung BPJS Kesehatan dalam melaksanakan aturan yang berlaku”. tegas Kajari.

Sementara Mohamad Ismail Marzuki, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Pamekasan, mengapresiasi proses koordinasi antar lembaga untuk membantu BPJS Kesehatan dalam penegakan kepatuhan pemberi kerja di wilayah Kabupaten Pamekasan tersebut.

Saat ini pihaknya telah melaporkan perusahaan-perusahaan yang tidak patuh terhadap aturan JKN-KIS melalui Surat Kuasa Khusus kepada Kejaksaan Negeri Pamekasan. “Untuk menegakkan aturan, kami tidak bisa bekerja sendiri, sehingga memerlukan instrumen penegak hukum melalui Dinas terkait seperti Perizinan, Dinas Tenaga Kerja dan Jaksa Pengacara Negara agar Badan Usaha yang tidak patuh segera memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku” ucap Ismail.

Ismail menambahkan, di Pamekasan, tingkat kolektabilitas iuran dari Badan Usaha kepada BPJS kesehatan sudah cukup baik, akan tetapi masih banyak Badan Usaha yang belum patuh untuk mendaftarkan karyawannya, maupun soal pelaporan data secara benar kepada BPJS Kesehatan. “Badan Usaha yang belum patuh ini akan terus kita kejar”. tutupnya.(advertorial)

Live Streaming

MITRA USAHA

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Search

Who's Online

We have 114 guests and no members online

Logo Mitra Kerja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alamat

PT. RADIO SWARA KARIMATA

Jl.Raya Panglegur 123 Pamekasan
Tlp. 0324‐333555 / 333999
Fax. 0324‐331432