|| Setiap Hari Senin Pertama Oktober: Hari Habitat | 1 Oktober: Hari Kesaktian Pancasila | 2 Oktober: Hari Batik Nasional | 5 Oktober: Hari Tentara Nasional Indonesia (TNI) | 10 Oktober: Hari Kesehatan Jiwa | 15 Oktober: Hari Hak Asasi Binatang | 16 Oktober: Hari Parlemen Indonesia & Hari Pangan Sedunia | 22 Oktober: Hari Santri Nasional | 24 Oktober: Hari Dokter Nasional & Hari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) | 27 Oktober: Hari Listrik Nasional | 28 Oktober: Hari Sumpah Pemuda | 30 Oktober: Hari Keuangan ||||||||     

RADIO KARIMATA, PAMEKASAN – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah menerapkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Dengan terbitnya aturan atau kebijakan tersebut menuai kontra dari nelayan di Pulau Madura yang notabene masyarakatnya berprofesi sebagai nelayan terutama di Pamekasan.

Menanggapi hal tersebut, Ali Maskur Anggota Komisi I DPRD Pamekasan menyebutkan bahwa ia turut menolak adanya kebijakan tersebut karena dinilai kurang fair. Bahkan, ia berharap agar wilayah Madura tidak termasuk daerah yang harus mengikuti aturan tersebut.

“Dengan adanya kapal yang besar sebenarnya mempunya sisi positif karena selain bisa meningkatkan jumlah pendapatan, juga bisa menyerap tenaga pengangguran seperti nelayan  di Branta, Pamekasan,” terangnya saat On-Air di Dinamika Madura Radio Karimata Pamekasan, Kamis (07/10/2021) pagi.

Pemerintah memberlakukan aturan atau kebijakan tersebut karena dinilai dapat merusak ekosistem laut. Sementara menurut Anggota Komisi I DPRD Pamekasan harusnya pemerintah bisa mencari solusi lain tanpa memungut tarif pajak yang tinggi.

“Tafsir Pemerintah dengan alat tangkap yang besar bisa merusak ekosistem laut. Tapi harusnya pemerintah bisa memberikan ide mesin baru yang ramah lingkungan,” imbuhnya.

Diketahui bahwa pada hari Kamis (07/10/2021) Gerakan Nelayan Bersatu mengadakan aksi penolakan terhadap PP Nomor 85 Tahun 2021 yang diberlakukan sejak tanggal 20 September 2021.

Aturan tersebut dinilai sangat memberatkan nelayan. Padahal harusnya dengan terbitnya PP tersebut dinilai bisa mendukung usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) bidang kelautan dan perikanan lebih produktif dan memiliki daya saing lebih tinggi. (Dina/Suk)

 

Live Streaming

MITRA USAHA

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Search

Who's Online

We have 185 guests and no members online

Logo Mitra Kerja

  

 

Alamat

PT. RADIO SWARA KARIMATA

Jl.Raya Panglegur 123 Pamekasan
Tlp. 0324‐333555 / 333999
Fax. 0324‐331432