|| 1 November: Hari Inovasi  | 5 November: Hari Cinta Puspa dan Satwa Nasional | 10 November: Hari Pahlawan & Hari Ganefo | 11 November: Hari Bangunan Indonesia | 12 November: Hari Ayah Nasional & Hari Kesehatan Nasional | 14 November: Hari Brigade Mobil (BRIMOB) & Hari Diabetes Sedunia | 21 November: Hari Pohon | 22 November: Hari Perhubungan Darat | 25 November: Hari Guru | 28 November: Hari Menanam Pohon Indonesia | 29 November: Hari Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) |||||||||||     

RADIO KARIMATA, PAMEKASAN - Sejumlah Mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Pamekasan, menggelar aksi demonstrasi ke kantor DPRD Pamekasan, mereka memprotes adanya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Perpres tersebut ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada Kamis, 24 Oktober 2019.

Laporan Hendra Zulkarnaen jurnalis Radio Karimata, massa aksi berkumpul di area Monumen Arek Lancor, dan menuju kantor DPRD Pamekasan dengan membawa sejumlah poster kecaman terhadap kebijakan Presiden berkaitan dengan kenaikan iuran BPJS Kesehatan.

Sejumlah massa sempat bersitegang dengan aparat kepolisian Polres Pamekasan, karena aktifis HMI memaksa masuk kantor DPRD Pamekasan, namun Polisi yang berjaga tidak memperbolehkan Mahasiwa masuk Kantor DPRD Pamekasan.

Setelah melalui diskusi yang cukup alot, akhirnya mahasiswa sepakat tidak masuk halaman DPRD Pamekasan, namun Polisi diminta untuk mendatangkan sejumlah pihak berkaitan dengan tuntutan mereka.

Tak berselang lama, sejumlah massa ditemui oleh ketua DPRD Pamekasan Fathorrahman dan sejumlah anggota, Sekretaris Daerah (Sekda) Totok Hartono, dan perwakilan BPJS Madura Eko Kesdu.

Didepan puluhan aktifis HMI, Fathorrahman secara tegas siap menampung aspirasi Mahasiswa.

“Kami akan bicarakan di internal DPRD Pamekasan, karena harus ada keputusan bersama” , tegasnya.

Sementara Totok Hartono Sekda Pamekasan, mengaku tidak bisa memberikan pernyataan, sebab sebagai pelaksana Pemerintah pihaknya harus mengikuti aturan yang ada.

“Kita sebagai penyelenggara Pemerintah di daerah  tidak bisa memberikan pernyataan”, ujarnya,

Eko D Kesdu, Kabid SDM, Umum dan Komunikasi Publik BPJS Kesehatan Cabang Pamekasan, mengatakan, pihaknya sebagai penyelenggara tidak bisa berbuat apa – apa.

“Perpres itu terbitan dari Negara, atau Peraturan Pemerintah, jadi kami hanya penyelenggara”, singkatnya. (Sukri/Hen)

 

Live Streaming

MITRA USAHA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Search

Who's Online

We have 52 guests and no members online

Logo Mitra Kerja

  

 

Alamat

PT. RADIO SWARA KARIMATA

Jl.Raya Panglegur 123 Pamekasan
Tlp. 0324‐333555 / 333999
Fax. 0324‐331432