|| 1 Juni : Hari Lahir Pancasila - Hari Anak-anak Sedunia - Hari Susu Nusantara | 3 Juni : Hari Pasar Modal Indonesia | 5 Juni : Hari Lingkungan Hidup Sedunia | 8 Juni : Hari Laut Sedunia | 10 Juni : Hari Media Sosial | 15 Juni : Hari Demam Berdarah Dengue ASEAN | 17 Juni : Hari Dermaga | 21 Juni : Hari Krida Pertanian | 22 Juni : Hari Ulang Tahun Kota Jakarta (sejak tahun 1527) | 24 Juni : Hari Bidan Nasional | 26 Juni : Hari Anti Narkoba Sedunia | 29 Juni : Hari Keluarga Berencana ||||||||||||||     

RADIO KARIMATA, PAMEKASAN - Sejumlah Mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Pamekasan, menggelar aksi demonstrasi ke kantor DPRD Pamekasan, mereka memprotes adanya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Perpres tersebut ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada Kamis, 24 Oktober 2019.

Laporan Hendra Zulkarnaen jurnalis Radio Karimata, massa aksi berkumpul di area Monumen Arek Lancor, dan menuju kantor DPRD Pamekasan dengan membawa sejumlah poster kecaman terhadap kebijakan Presiden berkaitan dengan kenaikan iuran BPJS Kesehatan.

Sejumlah massa sempat bersitegang dengan aparat kepolisian Polres Pamekasan, karena aktifis HMI memaksa masuk kantor DPRD Pamekasan, namun Polisi yang berjaga tidak memperbolehkan Mahasiwa masuk Kantor DPRD Pamekasan.

Setelah melalui diskusi yang cukup alot, akhirnya mahasiswa sepakat tidak masuk halaman DPRD Pamekasan, namun Polisi diminta untuk mendatangkan sejumlah pihak berkaitan dengan tuntutan mereka.

Tak berselang lama, sejumlah massa ditemui oleh ketua DPRD Pamekasan Fathorrahman dan sejumlah anggota, Sekretaris Daerah (Sekda) Totok Hartono, dan perwakilan BPJS Madura Eko Kesdu.

Didepan puluhan aktifis HMI, Fathorrahman secara tegas siap menampung aspirasi Mahasiswa.

“Kami akan bicarakan di internal DPRD Pamekasan, karena harus ada keputusan bersama” , tegasnya.

Sementara Totok Hartono Sekda Pamekasan, mengaku tidak bisa memberikan pernyataan, sebab sebagai pelaksana Pemerintah pihaknya harus mengikuti aturan yang ada.

“Kita sebagai penyelenggara Pemerintah di daerah  tidak bisa memberikan pernyataan”, ujarnya,

Eko D Kesdu, Kabid SDM, Umum dan Komunikasi Publik BPJS Kesehatan Cabang Pamekasan, mengatakan, pihaknya sebagai penyelenggara tidak bisa berbuat apa – apa.

“Perpres itu terbitan dari Negara, atau Peraturan Pemerintah, jadi kami hanya penyelenggara”, singkatnya. (Sukri/Hen)

 

Live Streaming

MITRA USAHA

 

 

 

 

Search

Who's Online

We have 127 guests and no members online

Logo Mitra Kerja

     

    

 

                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alamat

PT. RADIO SWARA KARIMATA

Jl.Raya Panglegur 123 Pamekasan
Tlp. 0324‐333555 / 333999
Fax. 0324‐331432