||||||||| 1 OKTOBER : Hari Kesaktian Pancasila | 2 OKTOBER : Hari Batik Nasional | 5 OKTOBER : Hari Tentara Nasional Indonesia (TNI) | 10 OKTOBER : Hari Kesehatan Jiwa | 15 OKTOBER : Hari Hak Asasi Binatang | 16 OKTOBER : Hari Parlemen Indonesia & Hari Pangan Sedunia | 22 OKTOBER : Hari Santri Nasional | 24 OKTOBER : Hari Dokter Nasional & Hari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) | 27 OKTOBER : Hari Listrik Nasional | 28 OKTOBER : Hari Sumpah Pemuda | 30 OKTOBER : Hari Keuangan |||||||||     

RADIO KARIMATA, JAKARTA – Sidang gugatan Pilkada Pamekasan tahun 2018 akhirnya tuntas. Mahkamah Konstitusi ( MK) akan membacakan putusan dismissal 34 perkara gugatan hasil Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Pilkada Serentak 2018, termasuk gugatan Pilkada di Bangkalan dan Pamekasan.

Mohammad Noval Ibrahim salah satu kuasa hukum Paslon Nomer 1 berbaur atau Badrut Tamam dan Rojai saat on air di radio Karimata FM mengatakan, gugatan paslon nomer urut 2 Kholifah ditolak, sehingga putusan atas hasil Pilkada Pamekasan terhadap Bupati dan Wakil Bupati terpilih Badrut dan Rojei akan ditetapkan.

“Alhamdulillah, gugatan ditolak itu baru saja dibacakan hakim sekitar jam 12.05 menit tadi,” Ujar Noval kepada Karimata, Kamis (09/08/2018) Siang.

Sidang Mahkamah Konstitusi tersebut dipimpin MK Arif Hidayat Saldi Isra, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Aswanto, Maria Farida Indrawati, I Made Gede Palguna, Manahan MP Sitompul. Sementara kuasa hukum Pasangan Berbaur diketuai Robikin Emhas, Syamsudin Slawat Pesilette, Nuraini, Moh Noval Ibrahim Salim dan Konsultan Hukum Art & Partner Law Firm. Penolakan permohonan no 69/PHP.BUP-XVII/2018.

“Gugatan dinyatakan di tolak oleh MK. Karena tidak memenuhi syarat ambang batas beracara di MK pasal 158 UU 10 2016 dan tentang pasal 7 PMK 5 /2017,” Papar Robikin Emhas saat on air di Radio Karimata, Kamis (09/08/2018) Siang.

Robikin Emhas dari kantor hukum Jakarta, ART & PARTNER, kuasa hukum Paslon Berbaur kepada karimata mengatakan, Gugatan Pilkada Pamekasan telah diputus oleh MK Keputusannya, eksepsi Termohon (KPU) Pamekasan dan Pihak Terkait (Paslon Berbaur) diterima oleh Mk, sehingga gugatan dinyatakan tidak dapat diterima. Bahasa awamnya gugatan ditolak.

“Putusan MK ini sudah tepat dan benar menurut hukum, Putusan MK bersifat final dan mengikat (binding). Final artinya, putusan MK adalah putusan akhir dan tidak ada upaya hukum yang tersedia untuk menyatakan keberatan dan banding atau kasasi terhadap putusan MK, “ Papar Robikin didampingi Badud Tamam Bupati terpilih Pamekasan.

Menurutnya, Binding (mengikat) artinya, putusan MK mengikat secara hukum bukan hanya terhadap pihak yang bersengketa, yakni penggugat, tergugat maupun pihak terkait dan bawaslu. Tapi seluruh pihak, karena putusan MK bersifat orga omnes.

Dengan demikian, DPRD Kabupaten Pamekasan, Gubernur Jawa Timur dan Mendagri serya masyarakat luas juga terikat dengan keputusan MK ini.

Karena sengketa hasil Pilkada Kabupaten Pamekasan 2018 sudah selesai dan berakhir, maka KPU Pamekasan harus melanjutkan tahapan pilkada.

“ Yakni menggelar rapat pleno untuk menetapkan Badruttamam dan Raja’e sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Buptati Pamekasan Terpilih Tahun 2018 dan melanjutkan proses administrasi untuk keperluan terbitnya SK Mendagri serta pelantikan Pasangan Berbaur,” Pungkasnya

Sementara Badruttamam Bupati terpilih kepada Radio Karimata mengucapkan terimakasih kepada semua pihak, mulai dari masyarakat Pamekasan, tim kuasa hukum khususnya kepada Hakim MK. “Terimakasih semua pihak yang telah mendoakan dan membantu proses hukum ini, khususnya Hakim Mahkamah Konstitusi dengan keputusan yang bijak dan berdasar kebenaran,” Kata Badrut saat on Air di Radio Karimata. (Hendra).

Live Streaming

MITRA USAHA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Search

Who's Online

We have 34 guests and no members online

Logo Mitra Kerja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alamat

PT. RADIO SWARA KARIMATA

Jl.Raya Panglegur 123 Pamekasan
Tlp. 0324‐333555 / 333999
Fax. 0324‐331432